Jakarta I Redaksisatu.id — Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi Golkar, Zulfikar Arse Sadikin, blak-blakan soal realitas getir di dunia politik: mendapatkan uang halal bukan perkara mudah.
Dalam sebuah diskusi Indonesia Corruption Watch (ICW), Senin (11/8), Arse mengaku bahkan tak selalu terbuka kepada keluarganya soal asal-usul uang yang ia terima.
“Jangankan di organisasi, di keluarga aja saya enggak semuanya terus terang soal duit itu. Yang penting istri dan anak tercukupi, tapi saya pastikan cara mendapatkannya halal dan baik,” ujarnya.
Menurut Arse, perilaku korup bukan monopoli politisi. Kebiasaan “tak beres” dalam urusan keuangan, katanya, sudah ia lihat sejak menjadi aktivis mahasiswa.
“Sejak mahasiswa aktif di intra maupun ekstra kampus, pertanggungjawaban keuangan itu jarang beres. Kebiasaan itu terbawa sampai dunia kerja,” ungkapnya.
Dua periode duduk di Senayan, Arse mengakui biaya politiknya banyak ditopang bantuan dari berbagai pihak. “Bahkan saya ada pinjaman yang harus saya kembalikan,” katanya, menegaskan bahwa ia tak pernah mengandalkan modal pribadi. Fokusnya, setelah terpilih, hanya mengembalikan pinjaman dan bekerja dengan baik.
Arse pun mendorong pembiayaan partai politik tak hanya dari negara dan korporasi, tetapi juga dari publik—seperti di Italia, Jerman, Portugal, Swedia, Inggris, hingga Australia, yang porsinya bisa mencapai 30–60 persen. Namun ia mengingatkan, sistem ini harus diiringi akuntabilitas ketat dan sanksi tegas, termasuk larangan ikut pemilu seumur hidup bagi pelanggar berat.
“Kalau pendanaan publik bisa kita terapkan, politisi akan lebih fokus mewujudkan tujuan negara dan aspirasi rakyat, bukan lagi pusing cari duit,” tutupnya. (***)
