redaksisatu.id – Pasca Pilkada Boyolali, suasana politik perlahan mereda, tetapi satu pertanyaan justru semakin nyaring terdengar dari warga: “Apakah pembangunan ulang Simpang Siaga memang prioritas utama pemerintah baru?”
Pertanyaan sederhana, terkait Simpang Siaga yang datang dari warga pinggiran tetapi menyimpan harapan lebih dalam. Terutama dari warga yang dulu memilih perubahan karena berharap arah pembangunan akan lebih merata dan menyentuh wilayah pinggiran.
Karena ketika alat berat mulai bekerja di Simpang Siaga warga di kecamatan-kecamatan luar kota mulai membisikkan keheranan: “Kok yang dibangun dulu tetap saja pusat kota? Lha nasib jalan-jalan pinggiran kapan disentuh?”
Harapan Perubahan dan Realitas Setelah Pilkada
Dalam masa kampanye, jargon perubahan begitu menggema. Masyarakat terpesona oleh janji pemerataan pembangunan, perbaikan layanan publik, dan akses infrastruktur yang katanya “tidak hanya untuk kota, tetapi sampai desa.”
Namun setelah bupati terpilih memulai menjalankan roda pemerintahan, yang muncul di permukaan justru proyek besar di pusat kota — Simpang Siaga. Renovasi, penataan ulang, pembangunan ulang… semua terlihat megah dan strategis di mata pemerintah.
Tetapi bagi rakyat kecil, pertanyaannya tetap sama: “Apakah ini benar-benar prioritas dari sekian banyak kebutuhan mendesak?”
Simpang Siaga yang Ramai, Tetapi Prioritas yang Masih Kabur
Dalam dokumen publik yang dapat diakses, pembangunan ulang Simpang Siaga tidak disebut sebagai prioritas eksplisit dalam visi-misi maupun RPJMD. Yang muncul justru prioritas yang lebih luas: Infrastruktur dasar, jalan dan jembatan, peningkatan pelayanan publik, serta pemerataan pembangunan ke desa dan wilayah perbatasan.
Maka wajar jika masyarakat bertanya:
“Kalau tidak masuk prioritas utama, kenapa kok yang pertama dibangun malah itu? Siapa yang sebenarnya mengusulkan? Siapa yang diuntungkan?”
Pertanyaan semacam ini bukan tuduhan — ini suara rakyat yang ingin memahami arah pembangunan.
Suara Pinggiran: ‘Kami Juga Ingin Merasakan Perubahan’
Keluhan dari warga luar kota makin sering terdengar: Jalan kecamatan yang berlubang tak kunjung diperbaiki, Drainase yang macet, Jembatan kecil yang sudah miring tak tersentuh, Ruang publik desa masih minim, Akses air bersih di beberapa titik belum stabil.
Sementara itu, pusat kota kembali mendapatkan porsi besar pembangunan. Ironisnya, warga pinggiranlah saat piliada yang paling banyak memilih perubahan karena mereka ingin merasakan sentuhan pembangunan yang selama ini dirasa lambat masuk ke desa.
Mereka bertanya: “Perubahan itu apakah hanya bergeser dari satu pusat ke pusat lainnya? Bukan untuk pinggiran seperti kami?”
Keluhan rakyat Boyolali ini bisa dibaca dengan dua filosofi Jawa.
Pertama: Jer Basuki Mawa Beya : Bahwa setiap pembangunan memang membutuhkan biaya besar. Rakyat mengerti itu.
Yang rakyat bingungkan adalah prioritas pembiayaan, Jika anggaran begitu besar 20an milyar untuk pusat kota, lantas desa-desa harus menunggu berapa lama lagi?
Kedua: Ajar Titis:
Dalam budaya Jawa, ajar titis berarti “belajar membidik dengan tepat”.
Isu pembangunan Simpang Siaga dan pro-kontranya seakan seperti ujian awal pemerintah baru:
Apakah mampu membidik kebutuhan yang benar-benar paling mendesak, atau justru meleset bidikannya, karena salah membaca denyut aspirasi rakyat?
Masyarakat melihat pembangunan ini seolah menjadi tes awal — latihan membidik.
Kalau titik bidik pertama saja meleset dari harapan publik, bagaimana nanti sasaran-sasaran berikutnya?
Kepuasan Publik Pasca Pilkada: Belum Solid
Tidak semua pendukung perubahan merasa kecewa, Sebagian masih optimistis dan percaya bahwa: proyek pusat kota adalah fondasi, proyek pinggiran akan menyusul, pemerintahan baru butuh waktu untuk menata prioritas.
Tetapi tidak sedikit pula yang mulai goyah. Di warung kopi, di pasar, di grup WhatsApp warga, diskusinya muncul: “Kalau begini caranya, apa bedanya dengan yang dulu?” Sama saja Podo wae.
Sebagai Rakyat Boyolali sedang mengamati. Bukan tidak suka, tetapi perlu waspada, Bukan menolak, tetapi bertanya dengan hati-hati, demam Boyolali.
Apa yang Diinginkan Rakyat? Sederhana Saja
Rakyat Boyolali tidak meminta proyek mewah, Yang rakyat inginkan hanya tiga hal sederhana:
1. Pemerataan – jangan hanya pusat kota yang dibangun.
2. Prioritas yang tepat – dahulukan kebutuhan, bukan sekadar keindahan.
3. Transparansi – jelaskan alasan pembangunan agar tidak muncul kecurigaan.
Ada juga pendukung yang bilang Pembangunan Boleh, Tetapi Jangan Melupakan Pinggiran, dulu suara juga datang dari pinggiran, tolong dong jangan di pinggirkan.
Simpang Siaga boleh dibangun kembali.
Itu bagian dari wajah kota, bagian dari kebanggaan Boyolali, Tetapi pemerintah harus ingat: kota tidak pernah berdiri tanpa ada desa.
Dan suara perubahan yang mengantarkan kemenangan dalam Pilkada itu datang dari desa-desa yang merasa dianaktirikan dulu. Maka pemerintah baru harus memastikan: setiap anggaran, setiap proyek, setiap kebijakan harus membidik dengan lebih “Titis”. Tepat sasaran. Tepat kebutuhan. Tepat untuk rakyat yang menunggu perubahan.(MSar)
DISCLAIMER
Opini ini disusun berdasarkan pengamatan umum, analisis data publik, serta aspirasi masyarakat yang berkembang di Boyolali pasca Pilkada. Tulisan ini tidak bertujuan menyerang pihak mana pun, melainkan menjadi wadah refleksi dan kritik konstruktif demi perbaikan pembangunan daerah.
Semua pandangan bersifat subjektif sebagai opini publik dan tidak mewakili sikap resmi institusi pemerintah, partai politik, maupun individu tertentu.
Setiap pembaca diharapkan menilai konten ini secara bijak dan proporsional.
