Semestinya program kerja dan pembangunan itu disusun lebih awal, oleh pihak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) setempat tidak harus menunggu anggaran.
Sebagaimana yang telah diingatkan Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin kepada Jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pemerintah kota setempat.
Hal ini menurut Naparin, agar dalam penyusunan perencanaan program kerja dan pembangunan itu, tidak harus menunggu ketersediaan anggaran.
“Istilahnya ‘Money Follow’ program. Artinya penyusunan program kerja dan pembangunan daerah tidak mesti (tidak harus) menunggu ketersediaan anggaran. Sebaliknya, anggaran yang akan mengikuti program kerja,” ungkap Farid, Kamis (24/3/2022).
Naparin mengatakan, dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau Sakip, maka tujuan utamanya adalah mendorong efektivitas dan efisiensi OPD selaku pengguna anggaran.
Oleh karena itu dalam menyusun perencanaan pembangunan harus didasarkan pada program prioritas atau didasarkan pada tiga paradigma penyusunan program perencanaan.
Dalam penyusunan program yang pertama lebih berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dan berorientasi untuk mencapai tujuan pembangunan nasional maupun daerah.
Berikutnya kedua, dengan melihat bahwa tidak semua tugas dan fungsi harus dibiayai secara merata dan dinamika yang terjadi memerlukan akselerasi dalam hal pemangkasan terhadap program yang secara nomenklatur tidak jelas dan tidak memiliki nilai manfaat.
Terakhir atau ketiga, dalam upaya mewujudkan perubahan tersebut, maka terdapat beberapa prioritas dan sasaran pembangunan yang harus dipacu memberikan manfaat kepada masyarakat secara terukur.
“Nah saat ini kita menjalankan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) RKPD Kota Tahun 2023. Musrenbang ini menjadi wadah dalam kita mengakomodir usulan pembangunan yang diprioritaskan,” tukasnya.