redaksisatu.id – Pernyataan Prof. Ciek Julyati Hisyam soal kejanggalan ijazah Jokowi membuat publik kembali gaduh. Tapi kegaduhan ini bukan sekadar ribut soal selembar ijazah.
Ia memantik sesuatu yang lebih besar dan lebih dalam: kegelisahan rakyat yang sudah terlalu lama dipaksa percaya tanpa diberi kejelasan. Rakyat kecil sadar, soal ijazah ini bukan perkara bisa baca-tulis atau tidak. Ini soal kejujuran. Soal integritas. Soal apakah seorang pemimpin negara dan institusi yang mengesahkannya berani menghadapi pertanyaan sederhana: “Asli atau tidak?”
Namun yang terjadi adalah sebaliknya. Yang turun justru bantahan setengah hati, klarifikasi yang tidak tuntas, dan pembelaan yang berhenti di permukaan.
Rakyat melihat pejabat berputar-putar seperti tidak ingin bicara jujur. Dan di situ letak persoalannya: rakyat muak melihat kebenaran disembunyikan di balik bahasa politik yang berbelit.
Rakyat bukan bodoh. Mereka tahu, kalau memang semuanya benar, negara pasti percaya diri menunjukkannya. Kalau ijazah itu rapi, diverifikasi, dan tidak ada masalah, pertanyaan publik pasti langsung padam.
Tapi kenyataannya, setiap kali rakyat bertanya, jawaban yang datang selalu kabur. Selalu mahal. Selalu seperti ada yang disembunyikan.
Di warung kopi, obrolan berubah. Orang-orang bertanya: “Kenapa repot sekali membuktikan sesuatu yang harusnya sederhana?” Ketika hal kecil saja tidak bisa dijelaskan, bagaimana rakyat percaya bahwa hal besar sedang dikelola dengan jujur?
Rakyat kecil sehari-hari bergelut dengan hidup yang makin pahit. Harga naik, upah seret, lapangan kerja sempit. Di tengah kerasnya kenyataan itu, mereka dipaksa menyaksikan elit ribut soal hal yang seharusnya mudah: keaslian dokumen seorang pejabat publik. Dan karena jawaban tidak kunjung datang, yang tumbuh adalah rasa curiga.
Bukan curiga karena rakyat suka fitnah, tetapi karena rakyat sudah kenyang dibohongi. Mereka melihat koruptor tertawa, pejabat pintar mengatur aturan, sementara rakyat hanya dibutuhkan saat pemilu. Setelah itu, suara mereka dianggap tidak penting lagi.
Pernyataan Prof. Ciek kemudian menjadi pemantik. Ada yang menyebut ia berani. Ada yang bilang ia cari panggung. Tapi bagi rakyat kecil, keberanian akademisi untuk bersuara apa adanya adalah sinyal bahwa selama ini mungkin ada hal yang memang tidak diungkapkan ke publik. Bahwa ada yang janggal, tapi tak ada yang mau menyentuhnya.
Polemik ijazah ini akhirnya berubah menjadi cermin retak: cermin yang memperlihatkan betapa rapuhnya transparansi negara ini. Kita hidup di zaman ketika meminta kejelasan dianggap menyerang. Menuntut kebenaran dianggap memecah-belah. Padahal yang memecah belah justru ketertutupan.
Dan setiap kali negara menolak menjawab dengan terang, prasangka akan terus tumbuh. Setiap kali pejabat memilih diam, rakyat membaca itu sebagai tanda ada yang disembunyikan. Setiap kali institusi pendidikan berlindung di balik alasan administratif, rakyat merasa kecurigaan mereka semakin kuat.
Di titik ini, pertanyaan rakyat berubah: bukan lagi “ijazah itu asli atau palsu”, tapi “mengapa negara takut berkata jujur?”
Karena kebenaran tidak pernah rumit. Yang membuat rumit adalah mereka yang tidak ingin transparan. Mereka yang merasa jabatan lebih penting dari kejujuran. Mereka yang lupa bahwa kekuasaan hanya kuat ketika rakyat mempercayai pemimpinnya.
Dan hari ini, kepercayaan itu sedang rapuh. Sangat rapuh.
Narasi publik jelas: rakyat tidak ingin drama. Rakyat tidak minta banyak. Mereka hanya ingin jawaban jujur. Sebab ketika kebenaran dibuat kabur, yang tumbuh bukan ketenangan—melainkan kemarahan yang pelan tapi pasti.
Kemarahan dari rakyat yang selama ini diam, Kemarahan dari rakyat yang merasa dipermainkan, Kemarahan dari rakyat yang terlalu lama menanggung ketidakpastian.
Dan bila negara terus bermain-main dengan kejujuran, maka yang hilang 8bukan hanya wibawa pejabat—tetapi wibawa negara itu sendiri.
DISCLAIMER :
Konten ini disusun untuk kepentingan analisis, edukasi publik, dan penyampaian opini berbasis informasi yang sudah beredar luas di ruang publik. Seluruh pembahasan mengenai isu ijazah, dokumen akademik, maupun pernyataan tokoh adalah bagian dari dinamika pemberitaan nasional.
Materi dalam konten ini tidak bermaksud menyatakan, memastikan, atau menegaskan bahwa suatu dokumen adalah asli atau palsu. Kebenaran faktual tetap berada pada kewenangan lembaga resmi negara, institusi pendidikan terkait, dan pihak berwenang lainnya.
Opini yang disampaikan adalah bentuk kebebasan berekspresi yang dilindungi undang-undang dan tidak ditujukan untuk menyerang kehormatan pihak manapun, melainkan untuk mendorong transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan informasi publik.
Jika terdapat kekeliruan data atau interpretasi, kami membuka ruang klarifikasi dari pihak terkait.
Setiap penonton/pembaca diharapkan tetap kritis dan menyikapi konten ini secara proporsional.
