Gresik, Redaksi Satu | Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Putri Zulkifli Hasan, menegaskan pentingnya pengawasan.
“Yang tegas, terpadu, dan berkelanjutan terhadap tata kelola lingkungan hidup, khususnya di sektor energi dan industri.
Penegasan ini disampaikan menyusul masih maraknya persoalan, pencemaran yang berdampak langsung pada kesehatan serta kualitas hidup masyarakat.
Media melaporkan pada Kamis, (5/2/2026) saat rombongan komisi XII DPR melakukan pengawasan dan kunjungan kerja di Gresik Jawa Timur.
Pernyataan tersebut disampaikan Putri, saat Panitia Kerja (Panja) Lingkungan Hidup Komisi XII DPR RI melakukan kunjungan kerja ke sejumlah kawasan industri di Provinsi Jawa Timur.
Kunjungan ini dilakukan untuk memperoleh gambaran lapangan, yang aktual dan menyeluruh terkait praktik pengelolaan lingkungan oleh pelaku usaha.
Menurut Putri, pengawasan tidak boleh berhenti pada pemenuhan aspek administratif semata.
Diperlukan evaluasi mendalam terhadap efektivitas pengendalian pencemaran, kesiapan mitigasi risiko lingkungan, serta konsistensi perusahaan dalam menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan.
“Kami ingin memastikan, seluruh pelaku usaha menjalankan tanggung jawab lingkungannya.
Secara sungguh-sungguh sesuai dengan ketentuan, peraturan perundang-undangan.
Mulai dari kepemilikan dokumen persetujuan lingkungan, pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan, hingga keterbukaan informasi kepada masyarakat,” ujar Putri di Gresik, Jawa Timur, Kamis (5/2/2026).
Ia mengakui sektor energi dan industri memiliki peran strategis, dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Termasuk penciptaan lapangan kerja dan penguatan ketahanan energi.
Namun, ekspansi industri yang tidak diimbangi dengan pengelolaan lingkungan yang memadai berpotensi menimbulkan tekanan serius terhadap ekosistem, terutama di wilayah dengan kepadatan industri tinggi.
Politikus Fraksi PAN itu juga menyoroti sejumlah persoalan yang masih kerap ditemukan di lapangan.
Antara lain pengelolaan limbah yang belum optimal, tingginya ketergantungan pada energi fosil, serta penerapan teknologi pengendalian pencemaran yang belum memenuhi standar terbaik yang tersedia.
Kondisi tersebut, lanjut Putri, memicu meningkatnya kekhawatiran publik, tercermin dari bertambahnya laporan masyarakat mengenai penurunan kualitas udara, pencemaran badan air, hingga gangguan kesehatan di sekitar kawasan industri.
“Oleh karena itu, pengawasan terhadap kinerja sistem pengolahan limbah, kepatuhan terhadap baku mutu lingkungan, serta kesiapsiagaan menghadapi kondisi darurat pencemaran harus menjadi perhatian utama dan dikaji secara komprehensif,” tegasnya.
Putri menambahkan, hasil kunjungan kerja Panja Lingkungan Hidup Komisi XII DPR RI akan dirumuskan, menjadi rekomendasi kebijakan yang lebih tajam dan kontekstual.
Rekomendasi tersebut diharapkan mampu menjawab, tantangan lingkungan sekaligus memastikan perlindungan lingkungan hidup dan kepentingan masyarakat tetap menjadi prioritas.
