REDAKSI SATU – Pengamat Hukum dan Kebijakan Publik, Herman Hofi Munawar minta Polda Kalimantan Barat fokus mengusut Pelaku yang melakukan pemukulan terhadap Mahasiswa yang sedang menggelar Aksi Unjuk Rasa di Halaman Kantor Gubernur, di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kota Pontianak, pada Selasa, 20 Oktober 2026, Minggu lalu.
Sebagaimana yang disampaikan dan diberitakan sebelumnya, menyikapi hal ini, Kabid Humas Kombes Pol Bambang Suharyono, S.I.K., M.H., menegaskan bahwa Polda Kalbar tengah melakukan pendalaman.
“Demokrasi menjamin hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi di muka umum. Namun, Polda Kalbar juga bertanggung jawab memastikan bahwa kebebasan tersebut tidak dimanfaatkan oleh oknum atau kelompok tertentu untuk memprovokasi kerusuhan maupun mengganggu stabilitas keamanan di Kalimantan Barat,” ujarnya.
Kabid Humas Polda Kalbar menegaskan bahwa saat ini, Polda Kalbar masih mendalami dan melakukan penyelidikan, tidak hanya pada kejadian fisik di lapangan, tetapi juga akan mengusut dugaan keterlibatan aktor intelektual serta penyandang dana di balik mobilisasi massa tersebut.
“Saat ini, proses penyelidikan oleh Polda Kalbar masih terus berjalan guna mengumpulkan bukti-bukti materiil serta memeriksa saksi-saksi terkait untuk menyingkap konstruksi perkara secara utuh,” kata Bambang.
Sementara itu, Pengamat Hukum dan Kebijakan Publik, Herman Hofi Munawar menyampaikan bahwa hal-hal seperti inilah yang membuat kekesalan publik.
“Bukti visual pemukulan sudah ada, korban sudah lapor, tapi pernyataan resmi polisi justru melebar ke arah “siapa yang menggerakkan massa demo” nya. Publik akhir nya berspekulasi jangan sampai hal ini sebagai upaya memperlambat atau mengaburkan fokus kasus kekerasan terhadap demonstran,” sindir Herman Hofi Munawar, Kamis 29 Oktober 2026.
Ia menyebut, Pola seperti ini sering terjadi dalam beberapa kasus serupa proses hukum “masih didalami” sampai perhatian publik mereda.
“Apakah kali ini beda, atau memang akan Tenggelam dalam Kedalaman..? tinggal publik lihat sejauh mana Polda bergerak apakah benar-benar bergerak ke arah penangkapan Pelaku pemukulan, bukan hanya memperluas penyelidikan ke arah lain,” ujarnya.
Berdasarkan video viral dan fakta lapangan berhasil dihimpun dan diperoleh media online Redaksi Satu, sebelum melakukan Aksi Unjuk Rasa di Halaman Kantor Gubernur, Ratusan Massa Aksi melakukan long march dari Bundaran Bumbu Runcing, Taman Digulis, Kota Pontianak menuju Kantor Gubernur Kalimantan Barat
Sebelum Massa Aksi melakukan Orasi di Halaman Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Ratusan massa Aksi sempat dihadang oleh Satpol PP di depan Gerbang Masuk Kantor Gubernur, meskipun situasi sempat bersitegang namun situasi kembali kondusif hingga massa masuk ke halaman Kantor Gubernur Kalimantan Barat.
Pada saat Ratusan Massa melakukan Aksi Demokrasi dan pembakaran Ban, situasi kembali memanas ketika Satpol PP dan beberapa orang yang diduga kuat dari salah satu Ormas di Kota Pontianak menghalangi Massa Aksi saat melakukan pembakaran Ban di Halaman Kantor Gubernur Kalimantan Barat. Setelah sempat terjadi ketegangan di Halaman Kantor Gubernur, Massa Aksi pun membubarkan diri dan menuju sekitaran depan Pos Polisi di Bundaran Bumbu Runcing, Taman Digulis, Kota Pontianak.
Di tengah Ratusan Massa Aksi kembali long march menuju ke sekitaran depan Pos Polisi Bundaran Bumbu Runcing, Taman Digulis, Kota Pontianak, tiba-tiba salah satu Mahasiswa diserang dan dipukul mengenai wajah oleh seseorang yang menggunakan baju sipil.
Selanjutnya saat Massa Aksi tengah melakukan Orasi di sekitaran depan Pos Polisi, Bundaran Bumbu Runcing, Taman Digulis, Kota Pontianak, kelompok Preman itu kembali mendatangi, melakukan pemukulan dan pengeroyokan terhadap beberapa Massa Aksi yang sedang melakukan Orasi.
Pasca peristiwa tersebut, korban pun melaporkan kasus ini ke Polda Kalimantan Barat. Tidak hanya dari Mahasiswa yang menuntut pengungkapan para pelaku dibalik kasus tersebut, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan dan beberapa Ormas lainnya serta OKP juga meminta pihak Kepolisian Polda Kalimantan Barat segera melakukan proses hukum secara tuntas dan transparan sesuai Undang-undang dan Peraturan yang berlaku. Bahkan beberapa Pengacara ternama di Kalimantan Barat menyatakan siap mendampingi para Korban Pemukulan dalam peristiwa tersebut.
“Kalau Pelakunya sudah jelas, tangkap, kita serahkan sepenuhnya kepada APH (Aparat Penegak Hukum),” tegas Gubernur Kalimantan Barat.
