Redaksisatu.id – Kirab budaya yang baru saja digelar oleh Partai Solidaritas Indonesia di Kota Tegal pada Minggu pagi, 15 Februari 2026, sekilas tampak seperti kegiatan kebudayaan biasa.
Ada arak-arakan, nuansa kearifan lokal, dan pembagian bantuan kepada masyarakat itu bukan hal baru, Namun ketika kegiatan itu dihadiri langsung oleh Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo, publik tentu tidak bisa begitu saja melihatnya sebagai peristiwa budaya semata.
Pertanyaan sederhana pun muncul dari hati rakyat kecil: mengapa aroma kampanye sudah tercium, padahal pemerintahan baru belum lama berjalan?
Tidak ada yang salah dengan budaya. Tidak ada yang keliru dengan silaturahmi. Dan tidak ada yang melarang partai politik untuk hadir di tengah masyarakat.
Secara hukum, selama belum memasuki masa kampanye resmi yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum, kegiatan seperti kirab budaya memang sah.
Namun persoalan rakyat bukan semata soal hukum. Persoalannya adalah soal rasa keadilan dan kepantasan. Rakyat baru saja melewati proses politik panjang. Energi bangsa baru saja terkuras oleh pemilu.
Harapan rakyat sederhana: pemerintah fokus bekerja, memperbaiki ekonomi, menstabilkan harga kebutuhan pokok, dan memberikan kepastian hidup yang lebih baik. Tetapi yang terlihat justru aktivitas politik yang seolah tidak pernah berhenti.
Rakyat Belum Sembuh, Politik Sudah Bergerak Lagi
Bagi rakyat kecil, hidup bukan soal strategi elektoral. Hidup adalah soal beras di dapur, biaya sekolah anak, dan kepastian pekerjaan.
Ketika harga naik, rakyat merasakan langsung. Ketika pekerjaan sulit, rakyat menanggung beban nyata.
Di saat seperti itu, kegiatan yang melibatkan simbol-simbol kekuasaan politik, meskipun dibungkus dengan istilah “budaya”, tetap memunculkan persepsi yang sulit dihindari: politik sudah mulai memanaskan mesin.
Apakah ini persiapan jangka panjang? Apakah ini sekadar konsolidasi kekuatan? Atau apakah ini bagian dari strategi mempertahankan pengaruh?Publik boleh menafsirkan. Dan publik tidak bisa disalahkan. Kekuasaan dan Godaan untuk Terus Memperkuat Diri.
Sejarah mengajarkan bahwa kekuasaan selalu memiliki naluri untuk mempertahankan dirinya. Bahkan ketika belum waktunya bertarung, persiapan sering sudah dimulai. Bahkan ketika rakyat masih berharap pada kerja nyata, simbol-simbol politik sudah kembali muncul.
Inilah yang membuat rakyat kadang merasa lelah. Bukan lelah oleh demokrasi, tetapi lelah oleh politik yang seolah tidak pernah memberi jeda.
Demokrasi seharusnya memberi ruang bagi pemerintah untuk bekerja, bukan terus-menerus berada dalam bayang-bayang pencitraan.
Rakyat Tidak Butuh Kirab, Rakyat Butuh Kepastian
Rakyat tidak menolak budaya. Rakyat tidak anti politik. Tetapi rakyat lebih membutuhkan kepastian hidup daripada pertunjukan simbolik.
Rakyat ingin melihat: Harga kebutuhan stabil, Lapangan kerja terbuka, Hukum ditegakkan adil, Korupsi diberantas tanpa pandang bulu, Bukan sekadar iring-iringan yang meriah, tetapi perubahan yang nyata.
Seumur Jagung, Jangan Sampai Sudah Lupa Tujuan
Pemerintahan baru ibarat tanaman yang baru tumbuh. Ia membutuhkan waktu, fokus, dan ketulusan untuk berakar kuat. Jika terlalu cepat disibukkan dengan dinamika politik praktis, maka yang dikorbankan bisa jadi adalah kepercayaan rakyat.
Kepercayaan itu mahal. Sekali hilang, sulit kembali.
Rakyat tidak butuh janji baru. Rakyat hanya ingin satu hal: buktikan bahwa kekuasaan digunakan untuk melayani, bukan untuk mempersiapkan kekuasaan berikutnya.
Karena bagi rakyat, yang terpenting bukan siapa yang paling sering tampil di jalanan, tetapi siapa yang benar-benar hadir dalam kehidupan mereka [Kontributor:Jiyono]
