BANDUNG, REDAKSISATU.ID — Telkom Indonesia menyiapkan 49 penggerak integritas untuk memperkuat budaya antikorupsi dan tata kelola perusahaan. Mereka mengikuti Pelatihan Calon Penyuluh Antikorupsi (PELOPOR) yang digelar bersama Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) pada 6–13 November 2026.
Telkom menargetkan program ini membekali peserta dengan kompetensi untuk mengedukasi rekan kerja dan mendorong penerapan nilai antikorupsi di unit masing-masing. Sebanyak 13 peserta dipersiapkan menuju Sertifikasi Ahli Pembangun Integritas (API), sementara seluruh peserta diharapkan melanjutkan ke Sertifikasi Penyuluh Antikorupsi (PAKSI).
Telkom menyelenggarakan kegiatan di Telkom Corporate University (Telkom CorpU). Acara pada Senin (9/11) dihadiri Wakil Ketua KPK RI Johanis Tanak dan Direktur Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK RI Yonathan Demme Tangdilintin. Hadir mewakili TelkomGroup, Direktur Utama Nanang Hendarno dan Direktur Human Capital Management Telkom Willy Saelan.

Telkom menempatkan penguatan integritas sebagai bagian dari transformasi bisnis dan organisasi. Di tengah perubahan teknologi dan ekonomi, perusahaan memandang tata kelola yang jujur, profesional, dan akuntabel sebagai fondasi untuk menjaga kepercayaan pemangku kepentingan serta mendukung pertumbuhan berkelanjutan.
Johanis Tanak mengapresiasi keterlibatan TelkomGroup dalam memperluas upaya pencegahan korupsi melalui pengembangan kompetensi karyawan. Menurutnya, membangun ekosistem integritas membutuhkan komitmen berbagai pihak, termasuk dunia usaha.
“Pencegahan korupsi membutuhkan komitmen dan keterlibatan seluruh elemen, tidak hanya melalui penguatan sistem dan tata kelola, tetapi juga melalui pembangunan kesadaran serta integritas setiap individu. Kami mengapresiasi langkah TelkomGroup yang memberikan ruang bagi insan perusahaan untuk mengembangkan kompetensi sebagai penyuluh dan penggerak integritas,” ujar Johanis.

Direktur Utama Telkom Nanang Hendarno mengatakan integritas merupakan fondasi penting untuk membangun perusahaan yang berkelanjutan dan dipercaya. Transformasi, katanya, perlu berjalan bersama penguatan karakter dan budaya kerja yang menjunjung etika serta tanggung jawab.
“Bagi Kami, integritas bukan sekadar prinsip yang tertuang dalam kebijakan perusahaan, melainkan nilai yang harus tercermin dalam setiap keputusan dan tindakan seluruh insan perusahaan. Melalui kolaborasi dengan KPK, kami ingin menyiapkan lebih banyak insan TelkomGroup yang mampu menjadi teladan sekaligus penggerak budaya antikorupsi,” jelas Nanang.
Pengembangan kompetensi ini juga diharapkan membantu karyawan mengenali risiko penyimpangan dan benturan kepentingan sejak dini, menghadapi dilema etika, serta mengambil keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Direktur Human Capital Management Telkom Willy Saelan menambahkan, penguatan budaya integritas perlu berjalan beriringan dengan pengembangan kompetensi karyawan. Peserta, terutama Culture Booster, diharapkan menjadi teladan dan mendorong perubahan di lingkungan kerja masing-masing.
“Melalui program PELOPOR serta pengembangan kompetensi menuju sertifikasi PAKSI dan API, kami berharap para peserta dapat menjadi teladan sekaligus penggerak perubahan. Dengan demikian, integritas tidak hanya dipahami sebagai prinsip, tetapi juga tercermin dalam perilaku dan pelaksanaan pekerjaan sehari-hari,” ujar Willy.
Program ini diarahkan agar peserta menerapkan budaya integritas secara nyata. Mereka diharapkan mengedukasi rekan kerja sesuai profil risiko unit, menjalankan rencana aksi, dan mengevaluasi hasilnya secara berkelanjutan. Perusahaan juga menekankan pentingnya keteladanan pimpinan, lingkungan yang aman untuk menyampaikan kekhawatiran dengan itikad baik (speak-up), serta tindak lanjut yang tepat.
Pelatihan PELOPOR mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Penyuluh Antikorupsi berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 442 Tahun 2025. Pembelajaran berlangsung secara blended learning, mencakup sesi daring pada 5–6 November 2026 dan pelatihan klasikal mulai 9 November 2026.
Peserta mengikuti aktivitas praktis seperti menyusun dokumen penyuluhan, mengembangkan keterampilan komunikasi antikorupsi, dan merefleksikan pengalaman integritas. Jalur PAKSI berfokus pada kompetensi edukasi dan penyuluhan antikorupsi, sedangkan API memperkuat kapasitas untuk membangun sistem serta budaya integritas organisasi.
Melalui kolaborasi dengan KPK, Persero ini berkomitmen memperkuat tata kelola yang berintegritas, transparan, dan akuntabel sebagai fondasi transformasi serta pertumbuhan bisnis yang sehat dan berkelanjutan.
#ElevatingYourFuture




