Washington, Redaksi Satu | Presiden AS Donald Trump menggelar pertemuan bertajuk, Board of Peace Gaza, pada Kamis (19/2/2026).
Sebuah forum internasional yang difokuskan pada bantuan kemanusiaan, rekonstruksi, dan skema stabilisasi keamanan di Gaza.
Dalam pernyataannya, Trump menyebut negara-negara anggota forum telah menjanjikan lebih dari US$5 miliar.
Untuk bantuan kemanusiaan dan pembangunan kembali infrastruktur Gaza, yang hancur akibat konflik berkepanjangan.
Dana tersebut mencakup pembangunan rumah sakit, fasilitas air bersih, perumahan warga, hingga dukungan logistik dan administrasi sipil.
Namun, di balik komitmen dana besar itu, terselip syarat tegas: kelompok Hamas harus melakukan demiliterisasi penuh dan segera.
Trump menegaskan bahwa tanpa jaminan keamanan dan pelucutan senjata, rekonstruksi hanya akan menjadi siklus bantuan tanpa akhir.
Koalisi Eropa dan Desain Stabilisasi
Forum tersebut dihadiri oleh Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban serta perwakilan dari Polandia, Italia, Yunani, Rumania, Siprus, Ceko, Bulgaria, serta delegasi Komisi Eropa.
Kehadiran blok Eropa ini menunjukkan adanya desain stabilisasi yang lebih luas, bukan sekadar bantuan finansial.
Salah satu poin yang mencuat adalah komitmen pengiriman personel.
Untuk pasukan stabilisasi internasional dan dukungan, pembentukan kembali kepolisian lokal Gaza.
Secara geopolitik, langkah ini menegaskan upaya Barat untuk menghindari kekosongan kekuasaan pascakonflik.
Pengalaman di Irak dan Afghanistan menjadi pelajaran, bahwa rekonstruksi tanpa arsitektur keamanan yang jelas berisiko memunculkan instabilitas baru.
Tekanan terhadap Hamas dan Dinamika Internal Palestina
Tuntutan demiliterisasi terhadap Hamas berpotensi menjadi titik krusial.
Di satu sisi, tuntutan tersebut dinilai sebagai prasyarat realistis untuk menciptakan stabilitas jangka panjang.
Namun di sisi lain, langkah ini dapat memicu dinamika politik internal Palestina yang sensitif.
Pertanyaannya: apakah Hamas bersedia melepas senjata sebagai bagian dari kesepakatan internasional?
Jika tidak, maka bantuan dan rekonstruksi bisa terhambat oleh kebuntuan politik.
Board of Peace Gaza pun menghadapi ujian besar, apakah mampu menjembatani kepentingan keamanan Israel, aspirasi politik Palestina serta tekanan diplomatik negara-negara Barat.
Momentum Diplomasi Indonesia
Di tengah forum tersebut, Presiden RI Prabowo Subianto dijadwalkan, bertemu langsung dengan Trump.
Pertemuan ini menjadi sorotan tersendiri. Indonesia selama ini konsisten mendukung solusi dua negara, dan kemerdekaan Palestina.
Namun, dalam konteks geopolitik baru ini, Jakarta berada pada posisi strategis: menjembatani suara dunia Islam dengan arsitektur diplomasi global yang tengah dibangun Washington.
Bagi Indonesia, ada beberapa kepentingan utama:
Peran Kemanusiaan – Indonesia berpotensi meningkatkan kontribusi bantuan medis, pembangunan fasilitas pendidikan, dan dukungan sipil.
Diplomasi Moral – Menjaga konsistensi sikap terhadap Palestina tanpa terjebak dalam rivalitas blok global.
Posisi Global – Momentum ini bisa memperkuat peran Indonesia sebagai aktor penengah yang kredibel.
Jika pertemuan Prabowo – Trump menghasilkan kesepahaman strategis.
Maka Indonesia dapat memainkan peran lebih aktif dalam fase, rekonstruksi dan stabilisasi.
Momentum Damai atau Sekadar Jeda?
Board of Peace Gaza menghadirkan harapan baru sekaligus tantangan besar.
Dana US$5 miliar adalah angka signifikan, tetapi perdamaian sejati tidak hanya dibangun dengan uang.
Ia membutuhkan komitmen politik, jaminan keamanan, dan kesediaan semua pihak untuk berkompromi.
Bila demiliterisasi berjalan dan pasukan stabilisasi mampu menciptakan keamanan, maka Gaza berpeluang memasuki fase pemulihan nyata.
Namun jika tekanan politik justru memperuncing konflik, forum ini bisa menjadi sekadar jeda dalam siklus ketegangan.
Dunia kini menanti: apakah langkah Trump akan menjadi fondasi perdamaian permanen, atau hanya babak baru dalam tarik-menarik kepentingan global di Timur Tengah? (***Red – Saidi***).
