Jakarta, Redaksi Satu | Pasar saham Indonesia mengalami guncangan besar setelah, nilai kapitalisasi pasar menyusut lebih dari US$80 miliar dalam sepekan terakhir.
Kejatuhan ini memicu krisis kepercayaan investor dan berujung pada pengunduran diri, sejumlah pimpinan lembaga keuangan utama.
Bagi investor ritel seperti Mouammari Febry (43), gejolak tersebut terasa langsung, dilansir dari CNA pada Selasa, (3/2/2026).
Nilai portofolio sahamnya yang mencapai sekitar Rp100 juta menyusut puluhan juta rupiah hanya dalam hitungan hari.
“Ini bukan hanya soal harga. Yang jadi masalah adalah transparansi dan bagaimana bursa dikelola,” kata Febry, karyawan BUMN yang telah berinvestasi saham lebih dari 10 tahun.
Ia mengaku pernah mengalami kerugian saat pandemi COVID-19, namun cepatnya penurunan kali ini-yang dibarengi dengan mundurnya pimpinan bursa dan otoritas keuangan-membuatnya jauh lebih resah.
Penurunan tajam pasar saham Indonesia sejak pekan lalu hingga Senin (2/2) menjadi salah satu yang terdalam dalam beberapa tahun terakhir.
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sempat ambrol lebih dari 8 persen pada Rabu dan Kamis, memaksa Bursa Efek Indonesia (BEI) melakukan trading halt berulang kali.
Setelah sempat menguat 1,18 persen pada Jumat, IHSG kembali melemah 4,88 persen pada Senin.
Sebagai konsekuensi dari gejolak tersebut, Direktur Utama BEI Iman Rachman mengundurkan diri pada Jumat.
Beberapa jam kemudian, Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar bersama sejumlah pejabat senior lainnya turut menyatakan mundur.
Para pakar menilai rangkaian pengunduran diri ini sebagai salah satu perubahan, kepemimpinan sektor keuangan paling dramatis sejak Krisis Keuangan Asia 1998.
Aksi jual besar-besaran dipicu oleh pernyataan penyedia indeks global, Morgan Stanley Capital International (MSCI).
“Yang menyoroti kekhawatiran terkait transparansi pasar, rendahnya porsi saham beredar bebas (free float), serta ketidakjelasan kepemilikan manfaat (beneficial ownership) pada sejumlah emiten di Indonesia.
MSCI bahkan memperingatkan, bahwa jika tidak ada perbaikan hingga Mei mendatang.
Indonesia berisiko diturunkan statusnya dari pasar berkembang (emerging market) menjadi, pasar frontier, setara dengan Sri Lanka dan Bangladesh.
Pemerintah bergerak cepat menenangkan pasar. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan;
Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan, langkah-langkah untuk menjaga integritas dan likuiditas pasar modal.
Salah satu opsi yang dibahas adalah kemungkinan pelibatan, Danantara sebagai investor strategis untuk membantu stabilisasi pasar.
Pemerintah juga menegaskan rencana menaikkan porsi free float minimum dari 7,5 persen menjadi 15 persen, guna menarik partisipasi investor institusional seperti dana pensiun dan asuransi.
Ketua OJK sementara Friderica Widyasari menyatakan, regulator akan memfokuskan kebijakan pada empat bidang utama:
Peningkatan free float minimum, transparansi kepemilikan saham, penguatan tata kelola pasar modal, serta penegakan hukum.
Namun para analis memperingatkan volatilitas berpotensi berlanjut, “jika reformasi tata kelola dan regulasi tidak dilakukan secara menyeluruh.
Sejumlah perusahaan juga diperkirakan menunda rencana initial public offering (IPO) di tengah, persyaratan free float yang lebih ketat.
Ekonom Yanuar dari BIG mengingatkan bahwa risiko terbesar adalah, jika dampak krisis ini meluas ke sektor lain.
“Pelemahan mata uang pada akhirnya akan mempengaruhi daya beli, lapangan kerja, dan pertumbuhan. Jika memburuk, bisa berujung pada krisis ekonomi dan bahkan krisis politik,” ujarnya.
Sementara itu, Bhima Yudhistira dari CELIOS mengingatkan agar, intervensi politik di pasar modal dilakukan secara transparan.
Menurutnya, konflik kepentingan justru dapat menjadi bumerang jika tidak dikelola dengan baik.
Senior ekonom Tauhid Ahmad menilai regulator perlu memprioritaskan pengawasan, transparansi, dan penegakan aturan, serta meninjau ulang tenggat waktu reformasi yang ditetapkan MSCI.
Ia menyebut batas waktu Mei terlalu dekat dan menyarankan negosiasi ulang.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan, volatilitas jangka pendek merupakan dinamika pasar yang wajar dan tidak mengubah fundamental ekonomi Indonesia.
“Peringatan MSCI adalah cerminan jujur atas area yang perlu diperbaiki. Ini momentum membangun pasar modal yang kredibel dan dipercaya investor karena sistemnya kuat, bukan karena spekulasi,” kata Luhut. “Kita tidak perlu panik.”
Untuk sementara, investor ritel seperti Febry memilih bersikap waspada.
“Kepada pemerintah: mohon bekerja lebih baik. Tempatkan orang yang tepat di bidang yang tepat dan punya kemauan memperbaiki sistem,” ujarnya.
