Marak hasil riset lembaga survey elektabilitas calon presiden yang seringkali dinilai tidak objektif dan menimbulkan keraguan publik. Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin. minta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) aktif hadir dalam memberikan referensi figur calon presiden kepada partai politik menjelang pemilihan umum 2024.
“Harus kita akui bahwa dalam proses rekruitmen calon pemimpin nasional, partai politik cenderung merujuk pada hasil survey elektabilitas figur dari banyak lembaga survey yang tidak jelas asal usul sumber pembiayaannya. Padahal negara memiliki lembaga riset yang seharusnya bisa dijadikan dasar rujukan partai politik dalam menentukan siapa calon presiden yang akan diusung dalam pemilu”, ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Jum’at (21/10).
Menurutnya, sistem nominasi capres tidak boleh berkembang secara liar, dengan logika popularitas oleh lembaga survey yang dipertanyakan independensinya. Masyarakat sebenarnya sangat resah dengan keberadaan lembaga survey politik yang diduga kuat bekerja untuk kepentingan politik tertentu.
“Dengan ketentuan presidential Threshold 20 persen yang berfungsi sebagai filter politik bakal capres, parpol mestinya memiliki mekanisme nominasi yang kemudian disampaikan kepada publik untuk kemudian diuji dan dinilai. Bukan justru mengikuti opini yang dibangun oleh lembaga survey”, tegasnya.
Tapi sayangnya, kata Sultan, kita belum melihat ada peran edukasi politik dari BRIN kepada masyarakat khususnya rekomendasi kepada partai politik. Padahal BRIN seharusnya hadir sebagai sumber referensi politik utama bagi semua stake holder demokrasi.
“Demokrasi dengan segala rutinitasnya harus dibangun di atas mekanisme saintifik, terutama dalam menghimpun dan mengelola arus informasi politik dari dan kepada masyarakat. Oleh karena itu, kehadiran lembaga riset yang independen dan profesional seperti BRIN merupakan pra syarat bagi hadirnya para calon kepemimpinan Nasional yang berkualitas”, tutup mantan Wakil Gubernur Bengkulu itu.
Siaran pers
Wakil ketua DPD RI
Sultan B Najamudin
Editor: Khairul Ramadan
