Media Jaringan | Redaksi Satu | Independen Ekspos | Indo Seru | List Berita | Deadline | Info Jurnalis | Aura Indonesia | Pilar Merdeka | Redaksi Satu Sumbar | Redaksi Satu Batubara | Redaksi Satu Tabagsel
PPUU DPD RI Kunker ke Kepri Susun Prolegnas 2024
Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI melakukan kunjungan kerja ke Kepulauan Riau dalam rangka Penyusunan Daftar Inventarisasi Materi Usul Prolegnas Prioritas Tahun 2024 dan Evaluasi Program Legislasi Nasional Tahun 2020 – 2024.
Ketua PPUU DPD RI Dedi Iskandar Batubara mengatakan,...
Importasi Beras Makin Meningkat Pasca UU Cipta Kerja Disahkan
Wakil ketua DPD RI Sultan B Najamudin, memperkirakan trend importasi beras akan terus meningkat pasca disahkannya Perpu Cipta kerja menjadi Undang-undang oleh DPR.
UU Cipta Kerja menghapus aturan larangan impor komoditas pertanian, pada saat kebutuhan dan cadangan komoditas pertanian dalam...
BULD DPD RI Nilai UU HKPD Belum Berpihak Kepada Daerah
BULD DPD RI nilai UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) belum sepenuhnya berpihak kepada daerah. UU ini perlu dikaji ulang, dikhawatirkan akan berdampak pada penerimaan pendapatan daerah.
"Dalam hal ini...
BAP DPD RI Terima Aduan Masyarakat Terkait Tanah
Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait permasalahan pertanahan yang melibatkan berbagai pihak.
Konflik agraria/pertanahan ini terkait kepemilikan tanah baik antar kelompok maupun perorangan, masyarakat dengan swasta, maupun masyarakat dengan instansi pemerintah.Aduan masyarakat yang...
Pendekatan Kewilayahan Jamin Pembangunan Terarah dan Sesuai Tujuan
Pendekatan kewilayahan menjadi penting karena pembangunan dikendalikan melalui sebuah kebijakan, yang pada dasarnya memuat rangkaian pedoman pelaksanaan dan larangan, demi menjamin proses pembangunan yang lebih terarah dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
Hal di atas di atas disampaikan Ketua...
Delegasi Kewenangan Pusat ke Provinsi Tidak Disertai Juknis
Pendelegasian kewenangan Pemerintah Pusat kepada provinsi tidak disertai petunjuk teknis dan terbatas sehingga provinsi harus menyusun secara mandiri.
Sementara tuntutan pengendalian pemanfaatan ruang sangat tinggi, termasuk menilai kinerja pelaksanaan penataan ruang Kab/Kota, melakukan koordinasi dan sinkronisasi kelembagaan dengan bidang pertanahan,...
Sultan Kecewa Honorer Guru & Nakes Tidak Kebagian THR dan Gaji ke-13
Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sultan Najamudin kecewa dan menyayangkan, tenaga honorer guru, kesehatan dan penyuluh pertanian, lebaran tahun ini tidak kebagian THR dan gaji ke-13 dari pemerintah
"Kami mengapresiasi langkah pemerintah memberikan insentif THR dan gaji ke-13 bagi...
Pastikan Beras Tidak Terkendala Ketua DPD RI Kunjungi Bulog Jatim
Untuk memastikan bahan pangan, khususnya beras tidak terkendala hingga Hari Raya Idul Fitri 1444 H, Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengunjungi Kantor Bulog Jawa Timur, Selasa (28/3/2023).
Menurut LaNyalla, kunjungannya kali ini untuk memastikan agar Bulog tak memiliki...
Hasan Basri Akan Awasi Pencairan THR
Ketua Komite III DPD RI Hasan Basri akan mengawasi proses pencairan THR pekerja secara berkala. Hal ini menurutnya dilakukan agar tidak ada perusahaan yang terlambat membayar Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri 1444 H.
"Ya, itu ada ketentuan sendiri. Sebagai...
LaNyalla Harap ESDM Konsisten Tolak Pengalihan PI Blok Migas Bulu
Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, berharap kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) konsisten menolak pengalihan Participating Interest (PI) Migas di Blok Bulu Jatim.
Sebab, pengalihan ke Perusahaan asal Kanada tersebut, selain melanggar aturan, juga dilakukan diam-diam."Jelas kedaulatan...
Latest News
Legatisi Indonesia Apresiasi Polisi terkait Penahanan Anggota DPRD Kasus Karhutla
REDAKSI SATU - Ketua Umum Lembaga Anti Korupsi Indonesia DPP Legatisi Indonesia, Akhyani BA menyampaikan apresiasi kepada penyidik Polres...


