Redaksisatu.id – Belakangan ini, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) kerap mendapat sorotan miring.
Tidak sedikit yang menuding LSM identik dengan kepentingan tertentu, mencari sensasi, bahkan dianggap hanya menjadi alat tekanan. Tuduhan semacam ini tentu perlu diluruskan.
LSM tidak bisa disamaratakan
Jiyono, Ketua DPW Gerakan Anti Korupsi Independen (GAKI) Jawa Tengah, menegaskan bahwa tidak adil jika seluruh LSM digeneralisasi dengan stigma negatif.
“LSM tidak semuanya sama. Jangan karena ulah oknum, lalu seluruh lembaga yang bergerak di bidang kontrol sosial dan pemberantasan korupsi dicap buruk,” tegas Jiyono.Ketua DPW GAKI Jateng.
Menurutnya, keberadaan LSM dijamin oleh undang-undang sebagai bagian dari partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Fungsi kontrol sosial yang dijalankan LSM merupakan bagian dari demokrasi yang sehat. Tanpa kontrol dari masyarakat, potensi penyimpangan justru semakin besar.
Jiyono juga menyoroti adanya fenomena sebagian pejabat yang terkesan alergi terhadap keberadaan LSM.
Kritik, laporan, dan permintaan klarifikasi seringkali dianggap sebagai serangan atau upaya menjatuhkan.
“Padahal, jika tata kelola dijalankan dengan bersih dan transparan, tidak ada yang perlu ditakutkan dari pengawasan masyarakat,” ujarnya.
Jangan karena oknum terus disamaratakan
Ia menambahkan, realitas menunjukkan bahwa tidak sedikit pejabat publik yang justru tersandung kasus korupsi.
Fakta hukum yang terungkap di berbagai daerah membuktikan bahwa pengawasan masih sangat dibutuhkan.
“Kalau memang semua sudah berjalan bersih, mengapa masih banyak pejabat yang terjerat kasus korupsi?
Ini menjadi alarm bahwa kontrol sosial bukan musuh, melainkan kebutuhan,” tegas Jiyono.
GAKI sendiri, lanjutnya, berdiri dengan komitmen jelas: mendorong transparansi, akuntabilitas, dan penegakan hukum yang adil.
Setiap langkah yang dilakukan selalu berlandaskan data, kajian, serta mekanisme yang sesuai aturan hukum.
“Kami bekerja bukan untuk mencari musuh, bukan untuk mencari panggung. Kami bekerja untuk memastikan uang rakyat tidak disalahgunakan. Itu saja,” katanya.
Ia juga mengakui bahwa di setiap organisasi bisa saja ada oknum. Namun, menyamaratakan seluruh LSM sebagai lembaga bermasalah adalah bentuk ketidakadilan.
Justru LSM yang konsisten dan profesional perlu didukung agar pengawasan terhadap kebijakan publik berjalan efektif.
Jiyono mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam menilai. Bedakan antara LSM yang bekerja berdasarkan fakta dan hukum.
“Dengan pihak-pihak yang mungkin menyalahgunakan nama organisasi, demi kepentingan pribadi.
Banyak pejabat yang alergi dengan LSM
“Kalau ada LSM yang melanggar hukum, proses sesuai hukum. Tapi jangan matikan peran kontrol sosial hanya karena persepsi.
Demokrasi membutuhkan pengawasan, dan pengawasan bukanlah ancaman bagi pejabat yang bersih,” pungkasnya.
Sebagai bagian dari elemen masyarakat sipil, GAKI Jawa Tengah menyatakan tetap berkomitmen.
Menjaga integritas, transparansi, dan independensi dalam setiap langkah perjuangannya.
