Tajuk Rencana Redaksisau.id [ Jawa Tengah]:
Di tengah semangat negara menghadirkan Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi peserta didik, muncul pertanyaan krusial yang tak boleh dihindari: apakah kebijakan ini sudah ditempatkan pada skala prioritas yang paling adil, efisien, dan berdampak bagi rakyat?
Pertanyaan ini bukan serangan terhadap niat baik pemerintah, dalam program MBG melainkan bentuk tanggung jawab publik untuk mengawal penggunaan uang negara.
Anggaran Besar Menuntut Kehati-hatian Lebih Besar
Rakyat mengapresiasi Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program makan siang gratis yang di rancang pada era pemerintahan Prabowo Subianto yang berjalan secara bertahap sejak 6 Januari 2025.
MBG menargetkan siswa-siswi mulai PAUD hingga SMA/SMK serta ibu hamil dan menyusui. Meski dirancang dengan klaim untuk meningkatkan gizi masyarakat dan mengurangi angka stunting,
Namun penerapan MBG juga banyak menuai kritik dan penolakan di berbagai daerah, di seluruh Indonesia, penolakan terutama karena menyebabkan keracunan massal.
Lebih dari 10.000 kasus keracunan MBG yang terjadi di seluruh Indonesia (per September 2025), dengan kasus serentak terbanyak terjadi pada 1.333 pelajar di Bandung Barat,
Berdasarkan informasi yang tersebar di media sosial maka dalam tajuk rencana ini mencoba membandingkan bagaimana perbedaan biaya yang di alokasikan untuk MBG dengan biaya untuk pendidikan gratis sama sama dalam waktu satu tahun.
Berdasarkan kebijakan Badan Gizi Nasional, anggaran MBG dipatok sekitar Rp15.000 per porsi per anak per hari, dengan komposisi biaya bahan baku, operasional, serta sewa dan fasilitas. Jika dihitung secara tahunan, dengan asumsi 200 hari sekolah efektif, negara mengalokasikan sekitar: Rp3.000.000 per anak per tahun
Angka ini belum memasukkan potensi PPN 11 persen dalam skema swakelola. Artinya, secara fiskal, MBG adalah program berbiaya tinggi dan membutuhkan tata kelola yang sangat ketat agar tidak kehilangan substansi.
Dalam konteks keuangan negara yang terbatas, setiap program beranggaran besar wajib diuji urgensinya, bukan hanya popularitasnya.
Sekolah Gratis: Alternatif yang Lebih Ringan, Dampak Lebih Luas
Sebagai pembanding, biaya pendidikan yang selama ini membebani orang tua—khususnya di sekolah negeri—relatif lebih kecil. Rata-rata biaya sekolah per anak per tahun berada pada kisaran:
SD: Rp500 ribu – Rp1 juta
SMP: Rp1 juta – Rp1,5 juta
SMA/SMK: Rp1,5 juta – Rp2,5 juta
Dengan kata lain, anggaran MBG per anak per tahun lebih mahal dibanding biaya menggratiskan sekolah, bahkan pada jenjang SMA/SMK sekalipun.
Jika negara memilih untuk menggratiskan pendidikan secara penuh, dana yang dibutuhkan hanya sekitar separuh dari anggaran MBG, dengan manfaat yang langsung dirasakan oleh keluarga miskin dan rentan.
Risiko Tata Kelola dan Keadilan Anggaran
Program MBG tidak hanya menyangkut makanan, tetapi juga rantai pasok, logistik, dapur produksi, sewa, tenaga kerja, hingga potensi pajak. Dalam sistem yang masih menghadapi persoalan transparansi dan pengawasan, anggaran besar selalu menyimpan risiko kebocoran.
Yang patut diwaspadai, jangan sampai:
anggaran membengkak,
kualitas menu tertekan,
sementara beban biaya pendidikan tetap ditanggung rakyat.
Dalam kondisi seperti ini, negara berisiko kehilangan dua hal sekaligus: efisiensi anggaran dan keadilan sosial.
Menata Ulang Prioritas, Bukan Menolak Gizi
Suarakyat.com menegaskan, persoalan ini bukan memilih antara gizi atau pendidikan, melainkan menata ulang prioritas kebijakan. Gizi anak penting, tetapi pendidikan yang terjangkau adalah fondasi jangka panjang yang tak kalah vital.
Dengan dana setara Rp3 juta per anak per tahun, negara sejatinya dapat:
menggratiskan sekolah,
membantu buku dan alat belajar,
atau meringankan biaya transport pelajar di daerah.
Pilihan kebijakan selalu mencerminkan keberpihakan. Di sinilah negara diuji: apakah lebih memilih kebijakan yang tampak megah, atau kebijakan yang benar-benar meringankan hidup rakyat?
Penutup: Keberanian Mengevaluasi adalah Tanda Kenegarawanan
Tajuk rencana ini tidak dimaksudkan untuk meniadakan MBG, melainkan mengajak pemerintah dan publik berani mengevaluasi. Negara besar bukan negara yang tak pernah salah, tetapi negara yang berani mengoreksi arah sebelum terlambat.
Uang negara adalah uang rakyat. Dan rakyat berhak bertanya: apakah kebijakan hari ini benar-benar menjawab kebutuhan paling mendesak mereka?
Disclaimer
Tajuk rencana ini merupakan sikap redaksional berbasis data kebijakan publik dan perhitungan asumtif yang wajar. Disajikan untuk mendorong diskursus sehat, transparansi, dan evaluasi kebijakan demi keadilan sosial dan keberlanjutan fiskal.
