Painan I Redaksisatu.id Pessel – Suasana resah kini menyelimuti jajaran pejabat eselon 2 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Mereka mendadak diminta menandatangani surat pernyataan pengunduran diri dari jabatan, sebuah langkah yang dianggap mengejutkan sekaligus membingungkan.
Menurut informasi yang diterima redaksi,penyebab resah adalah pemanggilan pejabat dilakukan satu per satu ke ruang kerja Wakil Bupati Pesisir Selatan, Risnaldi Ibrahim. Di sana, para pejabat disodorkan selembar surat yang sudah ditempel materai Rp10.000, seakan hanya tinggal menunggu tanda tangan. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pessel, Yozki Wandri, disebut turut hadir dalam proses itu.
“Sudah dipersiapkan. Tinggal tanda tangan saja. Katanya ini perintah dari bupati,” ujar salah seorang pejabat eselon 2 yang enggan namanya dipublikasikan. Ia mengaku tidak sendirian. Hampir semua pejabat eselon 2 dan 3 mengalami hal serupa, kecuali mereka yang berasal dari Kecamatan Lengayang.
Namun, tidak semua tunduk pada perintah itu. Seorang pejabat lain menolak menandatangani surat pengunduran diri. Alasannya jelas: ada kode etik dan pakta integritas yang mengikat seorang Aparatur Sipil Negara (ASN). Dalam aturan, pejabat hanya bisa mengundurkan diri berdasarkan mekanisme yang sah, bukan karena perintah sepihak.
“Sebagai ASN, kami mengemban amanah jabatan. Tidak bisa mundur begitu saja, kecuali sesuai ketentuan yang berlaku,” ucapnya singkat. Ia menambahkan, setidaknya ada tiga pejabat lain yang juga menolak menandatangani surat itu.
Keresahan yang mencemaskan ini mencerminkan dilema para pejabat. Di satu sisi, mereka menghadapi tekanan struktural dari atasan politik. Di sisi lain, mereka terikat pada Undang-Undang ASN dan kode etik profesi yang menekankan loyalitas pada jabatan, bukan pada kepentingan sesaat.
