Tag: Visi Law Office

Jakarta - VISI LAW OFFICE menjadi Kuasa Hukum 7 (tujuh) kepala daerah dalam pengajuan, Judicial Review Pasal 201 ayat (5) Undang-undang Pilkada, ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK). Pengujian ini dilakukan untuk memberikan kepastian hukum, yang diakibatkan oleh adanya "kekosongan norma" pada Pasal 201 ayat (5) UU Pilkada, (16/11/2023). Diharapkan, MK memberikan tafsir konstitusional tentang akhir masa jabatan kepala daerah yang dipilih Pada Tahun 2018, namun baru dilantik pada tahun 2019", ujar Donal Fariz, Kuasa Hukum 7 Kepala Daerah. Para Pemohon, terdiri dari Gubernur Maluku, Drs. Murad Ismail; Wakil Gubernur Jawa Timur,...