Tag: UU MD3

Demi untuk kepentingan negara rakyat sudah seharusnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPD-RI) diatur dengan Undang-Undang (UU) tersendiri. Bukan dengan undang-undang yang bersifat umum sebagaimana yang tertuang dalam UU MD3. Pernyataan tersebut disampaika Kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) M. Sukur, di lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI)“Selama ini, kinerja DPD RI diatur dalam satu UU MD3, makanya, sulit melangkah secara maksimal. Serasa ada pembatasan peran. Sungguh rugi jika kita menggunakan kacamata kepentingan rakyat dan negara," kata M. Sukur."Karena itu, sudah seharusnya dan saatnya kinerja DPD RI diatur dalam UU...