Tag: Bumi dan Bangunan

BULD DPD RI memandang penerapan kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah, dikhawatirkan akan memunculkan persoalan yang akan berdampak terhadap melemahnya kemandirian fiskal daerah, terjadinya ketimpangan PAD, dan terjadinya potential loss pendapatan daerah. “DPD RI menyoroti kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah, dalam pemungutan PDRD berpotensi bermasalah, khususnya mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)”, ucap Ketua BULD Stefanus BAN LiowHal tersebut disampaikan Ketua BULD Stefanus BAN Liow, saat RDPU dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Investasi/BKPM di Gedung DPD...