Wabah PMK Mengancam Sapi Warga di Katinggian, Kadis Malah Sibuk Salahkan Anak Buah

LIMAPULUH KOTA – Akibat wabah PMK, kematian tiga ekor sapi milik warga Dusun Muaro, Jorong Katinggian, Nagari Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota, akibat Virus PMK dalam kurun waktu sekitar dua pekan, memunculkan persoalan serius terkait penanganan dugaan wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).
Selain kerugian ekonomi yang dialami peternak, perhatian kini tertuju kepada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Limapuluh Kota. Instansi yang semestinya menjadi garda terdepan dalam pengendalian penyakit hewan itu justru dipertanyakan kesigapan, pengawasan, serta tanggung jawabnya.

Persoalan tersebut mencuat setelah dua pemilik sapi mendatangi kantor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Limapuluh kota di Labuah Basilang, Payakumbuh, Rabu (11/11/2026), untuk meminta pertanggungjawaban atas kematian ternak mereka.
Kedua pemilik sapi tersebut, Edi Warman, alias Jenggot (65 ) dan Edi.A ( 67) meminta penjelasan sekaligus pertanggungjawaban pihak dinas dan petugas lapangan yang menangani ternak mereka.

Mereka menilai terdapat kelalaian dan lambannya respons terhadap gejala penyakit yang mulai menyerang ternak masyarakat di Katinggian sejak akhir Oktober 2026.

Tiga sapi mati, peternak kehilangan aset.
Rangkaian kematian ternak itu bermula dari sapi milik Edi Warman (65), yang dilaporkan mati sehari setelah mendapatkan suntikan dari Mantri Afrad Aulia, sekitar tiga pekan lalu.
Selanjutnya, sapi peliharaan Harri Dedek (36) mati pada 9 November 2026. Sehari kemudian, 10 November, anak sapi milik Harri juga menyusul mati.

Rentetan kematian tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai ketepatan penanganan medis, diagnosis penyakit, serta prosedur pelayanan kesehatan hewan yang dilakukan petugas lapangan.
Meski demikian, hubungan sebab-akibat antara tindakan penyuntikan dan kematian sapi Edi Warman perlu dibuktikan melalui pemeriksaan medis veteriner. Demikian pula, dugaan PMK perlu dipastikan melalui pemeriksaan dan pengujian yang berwenang.

Kadis justru menyalahkan bawahan?
Dalam pertemuan dengan kedua pemilik sapi, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Limapuluh Kota, drh. Devi Kusmira, didampingi kepala bidang dan sejumlah dokter hewan, dinilai belum memberikan jawaban konkret terhadap tuntutan masyarakat.

Alih-alih menawarkan solusi atas kerugian peternak maupun menjelaskan langkah penanganan penyakit, pembicaraan justru lebih banyak diarahkan kepada persoalan kinerja tenaga lapangan, termasuk mantri dan dokter hewan.
Sikap tersebut memunculkan pertanyaan: sejauh mana tanggung jawab seorang kepala dinas terhadap kinerja bawahannya?

Dalam struktur pemerintahan, seorang kepala dinas bukan sekadar pejabat administratif. Ia memegang tanggung jawab manajerial dalam memastikan program, pengawasan, koordinasi, dan pelayanan publik di lingkungan instansinya berjalan sebagaimana mestinya.
Karena itu, apabila ditemukan petugas lapangan melakukan tindakan medis di luar kewenangan atau tidak sesuai prosedur, persoalannya tidak cukup diselesaikan dengan menyalahkan petugas bersangkutan. Sistem pengawasan dan tanggung jawab pimpinan juga harus diperiksa.

Mengaku belum mengetahui wabah, tetapi mengakui pernah menerima telepon warga
Hal lain yang menjadi sorotan adalah pengakuan drh. Devi Kusmira bahwa dirinya belum mengetahui adanya wabah PMK di Muaro Katinggian karena belum menerima laporan dari tenaga medis lapangan.

Pernyataan itu terasa janggal apabila dibandingkan dengan keterangan warga setempat.
Seorang peternak berinisial El (50-an) mengungkapkan, kandang sapinya telah disemprot cairan disinfektan oleh Mantri Afrad bersama dua dokter hewan dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Limapuluh Kota pada akhir Oktober 2026.

Menurut El, tindakan penyemprotan tersebut dilakukan setelah dirinya menghubungi langsung drh. Devi melalui telepon. Bahkan, drh. Devi mengakui bahwa dirinya memang pernah menerima telepon dari warga Muaro Katinggian.

Fakta ini perlu diklarifikasi lebih jauh. Jika kepala dinas sudah menerima informasi dari warga dan kemudian mengerahkan petugas untuk melakukan penyemprotan disinfektan, mengapa perkembangan kasus dan potensi penyebaran penyakit tidak segera ditindaklanjuti melalui pemeriksaan, pendataan, pelaporan, serta langkah pengendalian yang terukur?

Memang, laporan melalui telepon tidak serta-merta membuktikan bahwa suatu wilayah telah ditetapkan sebagai daerah wabah. Namun, informasi tersebut semestinya menjadi peringatan dini yang harus ditindaklanjuti, bukan diabaikan hanya karena belum ada laporan formal dari petugas lapangan.

Dugaan pelanggaran prosedur pelayanan medik veteriner
Persoalan lain yang perlu diperiksa adalah praktik pelayanan kesehatan hewan oleh tenaga paramedik veteriner atau petugas yang dikenal masyarakat sebagai mantri.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, sebagaimana telah diubah, mengatur kompetensi dan pengawasan tenaga kesehatan hewan.
Pasal 71 ayat (2) UU tersebut menegaskan bahwa tenaga paramedik veteriner melaksanakan urusan kesehatan hewan sesuai kompetensinya dan di bawah penyeliaan dokter hewan.
Ketentuan itu dipertegas melalui Pasal 72 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner.

Dalam ketentuan tersebut, tenaga paramedik veteriner hanya dapat melakukan tindakan yang bersifat nonparenteral secara mandiri. Apabila melakukan tindakan medik veteriner di luar kategori tersebut, termasuk tindakan penyuntikan yang bersifat parenteral, harus berada di bawah penyeliaan dokter hewan.

Dengan demikian, apabila terbukti Mantri Afrad Aulia melakukan penyuntikan atau tindakan medis lain yang mensyaratkan penyeliaan dokter hewan tanpa pengawasan sebagaimana diwajibkan peraturan, hal itu patut diperiksa sebagai dugaan pelanggaran prosedur dan kewenangan profesional.

Pemeriksaan harus mencakup kompetensi petugas, izin atau kewenangan praktik, jenis obat yang digunakan, dosis, diagnosis, rekam tindakan, serta keberadaan dokter hewan yang bertanggung jawab.
Apabila terbukti terjadi pelanggaran, sanksi dapat berupa tindakan administratif dan kepegawaian sesuai status petugas, ketentuan perizinan, serta aturan profesi yang berlaku. Jika terdapat unsur kesengajaan atau kelalaian yang menimbulkan kerugian dan memenuhi unsur tindak pidana, persoalannya dapat ditindaklanjuti melalui proses hukum.

Kepala dinas juga harus diperiksa atas dugaan pembiaran
Tanggung jawab tidak boleh berhenti pada petugas lapangan.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009, khususnya Pasal 39 dan Pasal 40, mengatur bahwa pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan mencakup pengamatan, identifikasi, pencegahan, pengamanan, pemberantasan, pengobatan, surveilans, penyidikan, peringatan dini, pemeriksaan, dan pelaporan.

Selanjutnya, Pasal 42 mengatur berbagai langkah pengamanan penyakit hewan, termasuk penerapan biosekuriti, pengebalan hewan, kesiagaan darurat veteriner, dan kewaspadaan dini.
Artinya, penanganan penyakit hewan tidak boleh hanya menunggu ternak mati atau menunggu laporan berjenjang. Ketika terdapat informasi awal mengenai gejala penyakit yang berpotensi menular, dinas terkait harus melakukan verifikasi dan mengambil langkah pencegahan sesuai kewenangannya.

Jika pemeriksaan membuktikan bahwa Kepala Dinas telah mengetahui adanya indikasi penyebaran penyakit, tetapi sengaja atau karena kelalaian menjalankan kewajiban pengawasan dan penanggulangan, maka tanggung jawab administratif dan kepegawaiannya patut diperiksa.
Bagi pejabat atau pegawai berstatus PNS, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS menyediakan mekanisme hukuman disiplin ringan, sedang, hingga berat sesuai jenis dan tingkat pelanggaran yang terbukti.

Bahkan, Pasal 28 PP tersebut mengatur bahwa atasan langsung yang tidak melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran disiplin bawahannya dan/atau tidak melaporkan hasil pemeriksaan secara hierarkis juga dapat dijatuhi hukuman disiplin.
Karena itu, apabila dugaan pelanggaran oleh petugas lapangan diketahui pimpinan tetapi tidak ditindaklanjuti sebagaimana mestinya, sikap pembiaran tersebut tidak boleh dianggap sebagai persoalan internal biasa.
Namun, penjatuhan sanksi terhadap kepala dinas harus didasarkan pada hasil pemeriksaan, bukti pengetahuan atas kejadian, kewenangan yang dimiliki, tindakan yang telah dilakukan, dan tingkat kelalaiannya.

Bupati diminta turun tangan
Kasus kematian tiga ekor sapi di Muaro Katinggian semestinya menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota.
Bupati melalui Inspektorat Daerah perlu melakukan pemeriksaan terhadap kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, termasuk mekanisme pelaporan penyakit, respons petugas lapangan, pengawasan tindakan medis, dan tanggung jawab pimpinan dinas.

Dinas juga perlu segera melakukan pemeriksaan terhadap ternak yang masih hidup, pengambilan sampel apabila diperlukan, penyemprotan disinfektan sesuai prosedur, edukasi peternak, pembatasan lalu lintas ternak berdasarkan hasil penilaian risiko, serta langkah pengendalian lainnya.

Sementara itu, terhadap kerugian peternak, pemerintah daerah perlu memberikan penjelasan mengenai kemungkinan bantuan atau kompensasi berdasarkan ketentuan dan program yang tersedia. Sebab, kerugian masyarakat tidak semestinya dibiarkan tanpa kejelasan.
Kematian tiga ekor sapi bukan sekadar persoalan kehilangan ternak milik dua warga. Ini merupakan peringatan mengenai pentingnya kehadiran negara dalam melindungi usaha peternakan rakyat.

Jangan sampai ketika ternak sudah mati, yang sibuk dilakukan justru saling menyalahkan. Padahal, tugas utama dinas adalah mencegah penyakit meluas, melindungi kesehatan hewan, dan memastikan peternak mendapatkan pelayanan yang semestinya.

Catatan: Dugaan PMK, dugaan kelalaian petugas, serta dugaan pembiaran oleh pimpinan dinas masih memerlukan pemeriksaan dan pembuktian oleh instansi berwenang. Pihak Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Limapuluh Kota perlu diberikan kesempatan menyampaikan penjelasan dan tanggapan atas persoalan tersebut.