KARACHI – BUMN Pakistan secara resmi di bawah pengawasan Kementerian Keuangan IMF, (24/8/2023).
Perwakilan Dana Moneter Internasional (IMF) secara resmi BUMN Pakistan di bawah pengawasan Kementerian Keuangan IMF,dalam proses reformasi yang telah disetujui oleh pemerintah Pakistan.
Secara resmi Direktur IMF mengatakan negara Pakistan untuk menjaga semua Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah pengawasan Kementerian Keuangan IMF.
Menindaklanjuti proses resminya reformasi triase, pada tahun 2021 yang telah disepakati sebelumnya, serta reformasi tata kelola dan sektor swasta lainnya, penting untuk menarik investasi asing secara berkelanjutan,” kata Esther Perez Ruiz dari IMF dalam sebuah pernyataan kepada Reuters.
Pemerintah Pakistan telah mendiskusikan operasi outsourcing beberapa aset milik negaranya ke perusahaan Internasional . Pada bulan Maret.
Mereka memulai operasi outsourcing, dan aset tanah di tiga bandara utama yang akan dijalankan di bawah kemitraan publik-swasta, sebuah langkah untuk menghasilkan cadangan devisa bagi perekonomian yang sedang lesu.
IMF mencapai perjanjian tingkat staf dengan Pakistan pada bulan Juni mengenai perjanjian siaga (Stand-by Arrangement/SBA) senilai $3 miliar.
Sebuah keputusan tepat, yang telah lama ditunggu oleh negara Asia Selatan yang berada, di ambang gagal bayar (Default).
Perez Ruiz mengatakan dalam pernyataannya bahwa “terlalu dini untuk mempertimbangkan apa yang akan terjadi setelah SBA saat ini, yang berlangsung hingga awal 2024. Dikutip dari CNA.