Konflik internal ditubuh DPW PPAM Indonesia Aceh sungguh sangat disayangkan, seharus nya ini tidak harus terjadi ketika pihak pihak mengedepankan kedewasaan dalam berorganisasi.
Dalam hal ini kita bisa melihat sebuah konspirasi tidak sehat yang dilakukan pihak tertentu untuk menjatuhkan SuhaimiSY dan pengurus lainnya yang telah diberi mandat dan secara tidak langsung pihak tersebut telah merongrong wibawa PPAM secara keseluruhan.
Kondisi ini juga membuktikan kita belum mampu beretika dalam berorganisasi, apalagi pengurus DPW PPAM periode ini mengantongi mandat dari DPP.
Tugas utama penerima mandat adalah membangun konsolidasi dan membentuk kepengurusan, organisasi yang baru dibentuk dan belum memiliki kepengurusan maka ditunjuk seseorang yang memiliki kredibilitas sehingga memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh Inisiator atau oleh yang membentuk organisasi dan tidak bertentangan dengan undang-undang dan hukum Administrasi.
Dalam Undang undang dikenal tiga sumber kewenangan, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Penunjukan Suhaimi sebagai pemegang mandat DPW PPAM Aceh sudah sesuai dengan aturan.
Jika pun Pihak pemberi mandat harus mencabut mandat maka yang berhak mencabut mandat itu si pemberi mandat itu sendiri dalam hal ini DPP.
Dalam Kasus DPW PPAM Indonesia Aceh, dewan pembina sudah salah kaprah dan bertindak diluar kewenangan nya, disamping faktor diatas terkesan dewan Pembina buta aturan.
Ini tidak bisa dibiarkan, konspirasi yang dilakukan oleh Dewan Pembina sangat membahayakan eksitensi PPAM Indonesia kedepan.
Merujuk statetmen Suhaimi beberapa waktu lalu Indonesia nyaris bubar tidak perlu ditanggapi serius, ini statmen kritis seorang Suhaimi yang harus di sikapi secara cerdas, statmen ini sebagai pemantik agar DPP lebih serius dalam mengorganisir termasuk menyelesaikan administrasi organisasi.
Jadi dewan pembina tidak harus kebakaran jenggot, ini mengindentikasi dewan pembina buta aturan dengan membubarkan kepengurusan DPW PPAM Indonesia Aceh dibawah komando Suhaimi. (*)
Opini Teuku Mukhlish Benzema Ketua umum lembaga Jaringan Reformasi Indonesia (JRI) Domisili Sekretariatnya di Banda Aceh.
